Termuat dalam Undang-undang No 13 Tahun. secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang . 26Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. com (tahun 2010, Klinik Hukumonline , Cuti Massal Karyawan (Cuti Bersama) yang ditulis oleh Umar Kasim). 11 tahun 2020. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai diskriminasi di tempat kerja sehingga kita mengacu pada UU No. Undang-Undang No. Pertama, Cipta Kerja menghapus Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Cuti Tahunan. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,masa kerja, uang ganti kerugian dan uang pisah. Perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja harus membayarkan uang pesangon. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statsitik yang diterbitkan tahun 2015 mencapai 120 juta. Uang Pesangon. Berikut ini akan dijelaskan tentang hak-hak pekerja menurut UU ketenagakerjaan. Dasar Hukum Penyediaan Tempat Ibadah Di Kantor. Lalu kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Waktu kerja lembur lebih panjang. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian pengusaha yakni: a. Menjawab pertanyaan Anda, soal perjanjian kerja bagi pekerja penyandang disabilitas, pada Bab IX UU Ketenagakerjaan mengenai hubungan kerja, tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur secara khusus. Menurut pasal 154A ayat (1) UU No. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 73 ayat (2) dinyatakan bahwa cuti tahunan paling sedikit(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat menghentikan seme ntara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam pelaksanaannya ternyata : a. 2. Pasal 1 . 2. Cuti haji adalah cuti khusus bagi pekerja muslim yang melaksanakan ibadah yang diamanatkan agama. BAB I . tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau b. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan 1. Dalam UU Ketenagakerjaan telah dijelaskan beberapa hak dan kewajiban. Implementasi Pengupahan Undang-Undang No. Majikan berhak atas sepenuhnya atas hasil kerja pekerjanya, b. Pasal 79 Ayat 2 (c) menyatakan bahwa cuti tahunan diberikan kepada. Dalam hal ini, haji diatur dalam Undang. 1. ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 11/2020), UU SP/SB (UU 21/2000), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja (Kepmenakertrans 187/2004), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan. Tentang Keselamatan Kerja. UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Hak Pengusaha. Hum. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi. Undang-Undang No. hukum positif Indonesia diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999. bahwa hak-hak seorang karyawan (dalam hal ini, pekerja/buruh) yang meninggal dunia -yang bukan karena kecelakaan kerja, termasuk bukan karena penyakit akibat kerja (“PAK”) - sesuai ketentuan dan timbul dari peraturan perundang-undangan, adalah: a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. Ajukan Cuti Lebih Efisien dengan Software ESS. Terakhir adalah hak cuti menstruasi yang diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 13 tahun 2003. Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK adalah diangkat dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. Di dalam Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. #1 Pasal 77 ayat 2 #2 Pasal 78 ayat 2 Hak Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia #1 Hak Karyawan Menjadi Anggota Serikat. 2. Aturan tersebut berbunyi “ Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam. Berbicara tentang hak cuti haid, hamil, melahirkan/menyusui bagi pekerja perempuan, hal tersebut sudah diatur dengan jelas dalam UU Ketenagakerjaan yakni dalam Pasal 81 sampai Pasal 83. Mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan yang tidak memenuhi persyaratan membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 1 Hak Tenaga Kerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : 1. 13 tahun 2003 tentang. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker). Perusahaan tidak bisa menyatakan begitu saja pekerja mengundurkan diri sebelum memanggil pekerja yang manggil secara patut. 13/2003) Kata Pengantar U ndang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku mulai tanggal 25 Maret 2003 merupakan pengganti dari berbagai perundangan. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, mengatakan siapapun tidak boleh menghalangi dan dilarang melakukan penangkapan terhadap pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan. 2. 1. Jika dikaitkan dengan konteks agama, maka Indonesia mempunyai konstitusi khusus yang memuat jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Menjawab pertanyaan cuti untuk suami, pada dasarnya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sesuai bunyi Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat. Daftar Isi. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, tiap pekerja juga berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari. 1. 13 tahun 2003 menyatakan, “Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23. 13/PUU-XV/2017 Tanggal 14 Desember 2017. Ayat (1) - Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan: Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut: Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga. Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa setiap pekerja berhak untuk menyampaikan penyelenggaraan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang meliputi: 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 1. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Pasal 79 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan diganti ketentuannya dalam pasal 23 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. 7. ”. Dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bagian Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf e, yang. JAKARTA, HUMAS MKRI – Definisi pengusaha dan pemberi kerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dalam konteks hubungan kerja memang mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah,. Sebelum menjawabnya, terlebih dahulu kita simak bunyi Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2. • Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena surat peringatan. Aturan ini berisi penggantian penggantian hak atau pesangon bagi. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). ” 2. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;. Sementara itu, di Aceh Singkil, sejak 2012 penyegelan terhadap 19 gereja juga dilakukan pemerintah setempat. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN A. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa kesamaan kedudukan setiap warganegara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada pengecualiannya. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 8 Tahun 1981 termasuk yang tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UU Ketenagakerjaan. Sebelumnya, pemerintah telah membuat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). 010. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana. Dasar Hukum Penyediaan Tempat Ibadah Di Kantor. ”. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Masa. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum cukup mengatur terkait masalah hak terhadap tenaga kerja. Kerja melekat pada tubuh manusia. Pasal 137 disebutkan: “Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan. Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. seperti yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. Dalam UU Ketenagakerjaan No. Tujuan dari dibentuknya hukum. Untuk itu dibuat pasal khusus. Berhak atas perlakuan yang hormat dari. No. Pasal 77 UU Ketenagakerjaan mengatur waktu kerja karyawan, yaitu selama 40 jam/minggu (7 jam/hari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam/hari untuk 5 hari kerja). Tenaga kerja terdidik. Peraturan tentang lembur karyawan penting diketahui baik bagi karyawan maupun perusahaan, agar tidak. Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020). ”. Diberitakan Kompas. [1] Demikian jawaban dari. Di dalamnya, dijelaskan bahwa perusahaan wajib membayar upah pekerja yang sakit. 21 . UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. tirto. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan cenderung merugikan buruh dan memberi keistimewaan kepada pemodal/pengusaha. Meskipun begitu, UU tersebut juga membatasi waktu kerja lembur karyawan, yaitu maksimal selama 3 jam. Nominal upah ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 89 ayat 1 yang di dalamnya menjelaskan tentang nominal upah minimum. Menurut Pasal 1 UU No. Perbedaan PNS dan PPPK. Selama pekerja perempuan tidak masuk kerja karena keguguran kandungan, pengusaha tetap wajib. Berdasarkan pengalamannya, masih kata Zulfikar, hal yang patut dilakukan pengusaha adalah menyoal rencana memberitahukan rencana aksi perusahaan ini kepada pekerja. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Waktu Kerja Lembur. Mengakomodasi aturan waktu kerja fleksibel. Pengertian Ketenagakerjaan Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat tenaga kerja. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Artikel ini bertujuan agar dapat memberikan pemahaman yang komprenshif terkait dengan hukum ketenagakerjaan pasca revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Undang. Tidak dapat dikenakan PHK oleh pengusaha (Pasal 153 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja). RUU Cipta Kerja menghapus sejumlah. Jaminan Sosial dan K3 (Keselamatan serta Kesehatan Kerja) Aturan mengenai pemberian jaminan sosial dan K3 dijelaskan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan No. Selanjutnya, pasal 151 ayat (2) menjelaskan bahwa. INFORMASI KETENAGAKERJAAN Pasal 7 (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. Kerja adalah aktifitas tubuh dank arena itu tidak bisa dilepaskan atau difikirkan lepas dari tubuh manusia. [1] Penjelasan Pasal 80 UU 13/2003. [2] Penjelasan Pasal 100 ayat (1) UU 13/2003. Baca Juga: Tanya Jawab UU Cipta Kerja: Perjanjian Kerja dan Pengupahan. UU KETENAGAKERJAAN NO. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan. Pasal 1 Angka 23 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan mogok sebagai: “Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. com, Selasa (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law. Upah ini sendiri telah diatur pada pasal 88 ayat 3 tentang Pengupahan. Hak atas “uang lembur” pada hari istirahat mingguan dan “hari besar” bagi tenaga kerja outsourcing, terlebih dahulu perlu saya jelaskan beberapa hal (terkait), bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) jo ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberi waktu istirahat mingguan (weeklyrest) kepada pekerja/buruh, masing-masing. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Saefulloh Purwaningdyah, MW, S. Ketentuan tentang waktu kerja dalam UU Cipta Kerja masih sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Misalnya, dalam Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Drs. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi. Jenis cuti karyawan. 13 Tahun 2003 pada UU Ketenagakerjaan yaitu hak cuti hamil, melahirkan, keguguran dan haid. com - Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hukum Tenaga Kerja Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Sejak disahkannya pada 2003 silam hingga 2017, banyak pihak yang menguji sejumlah pasal dalam UU No. Ketentuan tentang besaran hak karyawan PHK dalam PP 35/2021 berbeda dari sebelumnya. Sebetulnya hak untuk beribadah sudah diatur dalam konstitusi Negara dalam, Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945, dan untuk hak beribadah bagi karyawan tertuang dalam Pasal 80 UU No. Pasal bermasalah dalam RUU tersebut adalah sebagai berikut: 1. Khusus Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja setidaknya menghapus 5 pasal terkait pesangon. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang. Kewajiban mengenai memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan tercantum dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 11. Hukum Ketenagakerjaan juga disebut Hukum Perburuhan. 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang vital; UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan. 1. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Pasal 80 UU No. Klaster ketenagakerjaan pada Omnibus Law UU Cipta Kerja paling banyak mendapat kritikan karena dinilai merugikan kaum pekerja atau buruh. Bagaimana kedua aturan tersebut mengatur jam kerja? Baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja, keduanya. 13 Th. Dalam bahasa Belanda, perjanjian kerja disebut dengan. Pasal 170 UU KetenagakerjaanSehingga alasan ini menjadi dasar bagi para pekerja untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak UU Cipta Kerja. 5. Pasal 80 UU Ketenagakerjaan No. UU Cipta Kerja : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU HAM : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU Ketenagakerjaan : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU UMKM : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahKebebasan beragama dan berkeyakinan juga didasarai oleh prinsip toleransi. LANDASAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN. Undang-undang yang mengatur terkait cuti karyawan adalah Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Jelaskan Tentang Hak Beribadah Pada Uu Ketenagakerjaan. Dasar Hukum Mogok Kerja. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. segala pekerjaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masih ada sejumlah persoalan ketenagakerjaa n yang diatur oleh Undang-Undang No. Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. 13 Tahun 2003 tentang. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 88 ayat (3) dalam UU Ketenagakerjaan diubah oleh UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 158 jo. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. ini ditangguhan kemudian diganti oleh UU No. 2003. Dalam pasal 1 angka 15 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja atau karyawan perempuan memiliki tambahan hak istimewa yang diatur di dalam hak dan kewajiban pengusaha menurut UU No. 10 CRPD telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan. mengetahui aspek kemajuan penting dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia.